Hasil Musyawarah Adat Dayak Tamambaloh dan Iban

Diposting : admin • Kamis, 26 Mar 2012 11:23 • Dilihat 214
Share via :

 Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu

Menyikapi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Mempertahankan Hak

Kelola Wilayah Adat

 

Masyarakat adat Dayak Tamambaloh  dan Iban   adalah  kelompok masyarakat hukum adat yang sampai saat ini memiliki wilayah adat yang dikelola secara lestari berdasarkan kearifan lokal. Setiap Wilayah adat dipimpin oleh seorang Tokoh adat  yang disebut Tamanggung yang dikenal memiliki kepemimpinan yang berwibawa dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Hak ulayat terhadap wilayah adat merupakan hak dasar yang menyangkut harkat dan martabat kehidupan masyarakat adat. Dalam pengelolaan Wilayah adat, masyarakat  mempunyai pola pengaturan seperti :

-   Hak ulayat (wilayah) adat dapat di fungsikan dan dipertahankan atas dasar kepentingan/keputusan masyarakat adat yang berkewenangan, dengan demikian pengelolaan wilayah adat tanpa melibatkan langsung masyarakat setempat merupakan perampasan Hak dasar masyarakat adat.

-    Masyarakat adat tidak dapat dipisahkan dari tanah, air dan hutan yang merupakan nafas hidup orang Dayak dan unsur-unsur yang membentuk kebudayaan Dayak sejak dahulu kala.

-   Khusus mengenai hutan adat merupakan kawasan murni. Hutan adat merupakan hak sejarah, hak ekonomi dan hak sosial oleh sebab itu tidak dapat di ukur dengan konpensasi-konpensasi yang tidak jelas.

  • Ruang lingkup masyarakat adat Lintas Utara mencakup luas wilayah kecamatan dimana susunan kepemilikan sesuai dengan batas kampung masing-masing masyarakat adat yang diatur dengan hukum adat diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
  • Dari hasil musyawarah adat Dayak Tamambaloh dan Iban yang kami lakukan pada tanggal 21-22 Maret 2012 di Dusun  Karangkang, Desa Tamao, Kecamatan Embaloh Hulu, yang di hadiri oleh  Kepala Desa se-Kecamatan Embaloh Hulu, Kepala  Adat, Lima Ketemenggungan ( Kecamatan Embaloh Hulu, Kecamatan  Batang  Lupar  dan  Kecamatan  Putussibau  Utara)  dan perwakilan masyarakat adat Dayak Tamambaloh  dan Iban dalam menyikapi ancaman perkebunan kelapa sawit dan   perkebunan  lainnya  berskala  besar di Kecamatan Embaloh Hulu  kami menghasilkan kesepakatan bersama yang tertuang dalam rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut :

 

 

1.   Mensosialisasikan  kembali  kepada  masyarakat  tentang  penolakan  Perkebunan  Kelapa  sawit  dan  perkebunan  skala  besar  lainnya

2.   Menyampaian  kepada  instansi  terkait  tentang  penolakan  perkebunan  Kelapa  sawit               ( Presiden RI, Gubernur Kalimantan Barat, Bupati Kapuas Hulu, DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Menteri Kehutanan, KLH, BLHD, Dinas Perkebunan  dan  Kehutanan, Badan  Pertanahan  Nasional(BPN), DPRD  Propvinsi, DPR RI baik melalui  media cetak  maupun  media  elektronik.

3.   Mendesak Pihak  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Kapuas  Hulu  untuk  mencabut  ijin PT.Rimba  Utara  No: 525/032/DKH/BPT-A  tanggal 10  Januari  2011 tentang “ Persetujuan  IUP  perubahan  jenis  tanaman  dari  karet  Kepada  Kelapa  Sawit  atas  nama  PT.Rimba  Utara.

4.  Segera  melakukan  Audiensi  kepada  Bupati  Kapuas  Hulu tentang “ Penolakan Rencana Perkebunan  Kelapa  sawit  oleh  PT. Rimba  Utara di  wilayah  Kecamatan  Embaloh  Hulu”

5.  Mendorong Pemerintah Daerah  Kabupaten Kapuas  Hulu untuk segera membuat Peraturan  Daerah tentang “ Pengakuan  hak-hak  masyarakat  dan hukum adat”

6.  Meminta  kepada  Bupati  Kapuas  Hulu  untuk  mengeluarkan  Surat  Keputusan  tentang “ Masyarakat  adat” di Lima  Ketemenggungan ( Ketemenggungan  Tamambaloh  di  Sungai  Tamambaloh, Ketemenggungan  Iban Menua  Sadap, Ketemenggungan  Iban  Jalae  Lintang, Ketemenggungan  Tamambaloh  Labian  dan  Ketemenggungan  Tamambaloh  Apalin )

7.  Pemetaan  wilayah  adat  dan  ketemenggungan  segera  direalisasikan  di  masyarakat  adat.

8.    Mendesak pihak TNBK  untuk merealisasikan Memorandum Of Understanding ( MoU ) antara  Masyarakat dengan TNBK  yang diwakili  oleh  Lembaga  Swadaya  Masyarakat ( LSM SEBATOPA )

9.   Masyarakat  adat  mendorong pihak  Hirarki dan Gereja  untuk  berperan aktip di  dalam  perjuangan pembelaan  hak-hak  masyarakat  adat

10.  Mendorong pihak  pemerintah atau  instansi lainnya  untuk mensosialisasikan tentang perubahan  iklim dan REDD di tengah-tengah  masyarakat  adat.

11. Mendorong lembaga-lembaga  yang bergerak dibidang konservasi maupun non 

      konservasi memberikan  sosialisasi  kepada  masyarakat.

Demikian  hasil  Musyawarah  Adat  Dayak  Tamambaloh  dan  Iban  yang  dihadiri  oleh  lima  ketemenggungan  untuk  disampaikan  dan  diperhatikan  oleh  semua  pihak  dan perlu  kami  ingatkan  bahwa  “Kami percaya apabila tanah,air dan hutan kami dikuasai oleh para pengusaha yang serakah maka kehidupan sosial, budaya, ekonomi  kami akan musnah. Karena  tidak   semudah membalikkan telapak tangan untuk menyerahkan/menggadaikan tanah yang subur, air yang jernih, hutan yang lestari, udara yang bersih yang merupakan titipan Allah  dan Leluhur kami untuk anak-cucu kami”

Hari /Tanggal : Kamis, 22 Maret 2012

                       Kami yang  Membuat  Rekomendasi

Tim Perumus :

1.    Raymundus  Remang

2.    Hendrikus  Asiong

3.    Mardianus  Juntan

4.    Moses  Salo

5.    Antonius  Hermanto

6.    Thobias T

7.    Anselmus  Tingang

8.    Antonius  Sigam

9.    Maria  Beatha N

10.  Aloysius Ding

11.  Pst. Markus  SMM ( Pastor Paroki Sto. Martinus )

12.  Stefanus, S.Sos

 

(DAFTAR PESERTA MUSDAT TERLAMPIR)

Copyright © LPSAIR 2014 - Borneoclimatechange

Komentar :